cukup hanya menjamin saldo aman. Layanan bank wajib berjalan normal, cepat, dan sangat aman. Hasil audit forensik wajib menjadi pijakan evaluasi pejabat terkait.
LBH Makalam mendesak evaluasi jajaran pengelola dan pengawas bank. “Kita tentu menghormati proses yang sedang berjalan dan tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai,” jelasnya.
“Namun evaluasi terhadap jajaran manajemen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas,” tegasnya. Semua pihak wajib serius menangani insiden pembobolan massal ini. Kepercayaan publik sepenuhnya dipertaruhkan dalam penyelesaian kasus siber ini.
Manajemen tidak boleh lari dari tanggung jawab kerugian nasabah. “Sulit diterima akal sehat apabila terjadi kerugian hingga Rp143 miliar, gangguan layanan selama berbulan-bulan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat tanpa adanya evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bank,” kecamnya.
“Evaluasi merupakan konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas,” tegas Romi. Jika ditemukan kelalaian prosedur, sanksi tegas mutlak harus ditegakkan. Spekulasi liar di tengah masyarakat harus segera diakhiri pemerintah.
Hasil penyelidikan wajib dibuka terang benderang kepada publik luas. Tidak boleh ada fakta krusial yang ditutupi oleh manajemen. Rakyat menuntut pertanggungjawaban nyata dari para petinggi perbankan.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya penjelasan