yang sangat dipaksakan,” ujarnya.
“Faktanya nol besar!” cetusnya menepis keras tuduhan sepihak tersebut. “Sampai detik ini, tidak ada satu pun tanaman atau komoditas pertanian warga yang mati akibat aktivitas pembangunan,” tambahnya.
“Jadi, klaim kerugian ini terkesan sangat dibuat-buat dan sarat akan kepentingan tertentu untuk menyudutkan pengembang,” tutupnya.
Secara teknis, pengembang telah membangun sistem drainase sangat modern. Infrastruktur pembuangan air ini terstruktur mengikuti rekomendasi instansi terkait. Sistem dirancang khusus untuk mengontrol debit air secara maksimal.
Kawasan sekeliling proyek dipastikan aman dari ancaman genangan air. Pengembang mempertanyakan dasar tudingan banjir yang dialamatkan kepada mereka. Infrastruktur mitigasi bencana air justru sudah terpasang dengan baik.
Tim kuasa hukum segera mengambil langkah perlawanan yang ofensif. Mereka melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. PT MPS menuntut perlindungan hukum dan ketegasan dari pemerintah.
“Kami menantang keterbukaan,” tegas Bertua menuntut penyelesaian secara transparan.
“Jangan biarkan gangguan-gangguan berbasis asumsi liar ini dibiarkan tanpa adanya ketegasan,” imbuhnya.
“Jika model premanisme opini seperti ini terus dipelihara, investor akan angkat kaki dari Muaro Jambi. Jaminan kepastian hukum adalah harga mati!”
PT MPS siap menghadapi peninjauan teknis di lapangan langsung. Mereka menantang oknum terkait duduk bersama dalam forum resmi.
Forum ini