Dinamika politik lokal di Jambi mencerminkan kompleksitas interaksi antara kepentingan aktor-aktor politik, masyarakat, dan kebijakan publik. Salah satu isu yang belakangan menjadi perhatian adalah perpanjangan kekuasaan di tingkat lokal, baik dalam bentuk jabatan publik maupun kontrol atas kebijakan strategis.
Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh politik nasional, budaya patronase, serta keterbatasan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Perpanjangan kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kepentingan elite politik lokal untuk mempertahankan pengaruhnya, baik melalui jaringan keluarga, partai politik, atau koalisi informal.
Di Jambi, pola ini terlihat pada bagaimana figur-figur tertentu berhasil mendominasi panggung politik selama beberapa periode. Hal ini kerap terjadi dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, sosial, dan kedekatan dengan pemerintah pusat.Dinamika ini memiliki dampak yang beragam bagi masyarakat Jambi. Di satu sisi, stabilitas politik dapat mendukung keberlanjutan program pembangunan.
Namun, di sisi lain, dominasi politik yang terlalu kuat dapat menghambat regenerasi kepemimpinan, inovasi kebijakan, dan partisipasi politik masyarakat. Rasa apatis terhadap politik di kalangan pemilih muda juga dapat meningkat karena mereka merasa suara mereka tidak berdampak signifikan. Untuk mencegah ekses negatif dari perpanjangan kekuasaan, diperlukan beberapa langkah Pemerintah dan DPRD Jambi harus memastikan bahwa proses legislasi dan kebijakan melibatkan pengawasan publik.
Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik mereka. Memperkuat aturan yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan, seperti pembatasan masa jabatan yang lebih tegas.
Media berperan penting dalam mengawal proses politik lokal dengan memberitakan isu-isu secara objektif dan mendalam. Perpanjangan kekuasaan dalam dinamika politik lokal Jambi adalah cerminan dari persoalan demokrasi yang lebih luas di Indonesia.
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi sangat diperlukan guna memastikan bahwa demokrasi di Jambi berjalan lebih baik, inklusif, dan berkeadilan. (*)