berita ada dugaan keterlibatan mantan Karo SDM Handoko dan lainnya. Oleh karena itu, kita berharap keadilan itu ada jika benar terbukti aliran dana itu mengalir ke atasan,” tegas Hambali secara lugas pada Rabu (9/9/2026).
Bagi sang legislator, penegakan hukum akan kehilangan marwahnya jika sengaja direm mendadak saat menyentuh hierarki perwira. Publik tidak butuh tontonan penegakan hukum yang diskriminatif.
”Kita minta hukum disamakan. Jika PTDH dijatuhkan terhadap mereka yang berpangkat rendah, tentu sanksi harus lebih berat lagi kepada yang berpangkat Kombes. Untuk itu kita berharap kasus ini benderang, diusut sampai kepada siapa pun yang menerima aliran dana ini, sehingga publik tahu. Karena ada asumsi di masyarakat, polisi yang dipecat ini sekadar dijadikan tumbal,” sentil Hambali, mengartikulasikan kecurigaan yang selama ini mengakar di tengah masyarakat.
Prinsip equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum), menurut Hambali, sedang diuji kelayakannya di Polda Jambi. Ia menolak keras warisan usang di mana hukum kerap difungsikan bak pisau belati: tajam merobek ke bawah, namun mendadak tumpul saat diayunkan ke atas. “Kita berharap semua pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum,” ujarnya menuntut ketegasan tanpa kompromi.
Sadar bahwa pusaran skandal ini melibatkan relasi kuasa yang kompleks, Hambali tidak hanya menaruh harapan pada Polda