benanusa.com
Gelombang Informasi Nusantara

Aksi Ilegal PT Djambi Waras Jujuhan Bisa Terancam Hukuman Miliaran Rupiah

Kondisi aliran sungai sebelum diubah oleh PT Djambi Waras Jujuhan (Benanusa/ Istimewa)

Benanusa.com, Jambi – PT Djambi Waras Jujuhan yang merupakan anak usaha dari Kirana Megantara Group masih tak menggubris perihal dugaan perusakan bentang alam sungai yang dilakukan oleh perusahaannya.

Padahal pelanggaran ini bisa dipidana hingga 6 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5 Milliar dan paling banyak Rp. 15 Milliar.

Terhitung sudah belasan tahun namun skandal nakal perusahaan dalam mengobrak-abrik bentang alam belum tersentuh hukum, entah apa rahasianya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo meminta awak media ini untuk dating ke kantor dan mendalami lebih jauh kasus ini.

“Bagusnyo datang ke kantor bae (saja) langsung nanti sayo arahkan ke bidang yang menangani. Apakah masalah sungai termasuk tupoksi LH mokasih,” ujar Giatno, Kadis LH Kabupaten Bungo pada Sabtu, 8 Juli 2023.

Sebelumnya, tokoh pemuda di Provinsi Jambi pun bereaksi terhadap aktivitas illegal perusahaan merusak bentang alam. Salah satunya aktivis muda Ketua GMKI Jambi, Arianto Manurung.

Baca Juga: Hingga Kini PT Djambi Waras Anak Kirana Megantara Group, Belum Disanksi Atas Perbuatannya Terhadap Lingkungan Hidup

Arianto pun langsung beranggapan bahwa hal tersebut merupakan persoalan serius, dari segi hukum apalagi lingkungan hidup.

“Sudah tanggung jawab kita sebagai agent of social control dan agent of change untuk menyuarakan dan mengkawal hal-hal seperti ini. Jangan sampai, dikemudian hari nanti sikap-sikap yang rasanya abai terhadap hukum semakin menjadi jadi di wilayah Provinsi Jambi,” kata Arianto, saat dimintai tanggapannya perihal masalah PT Djambi Waras, belum lama ini

Sementara itu, awak media yang berupaya mengonfirmasi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Polda Jambi, Kombes Christian Tory, Rabu 5 Juli mengarahkan kepada Kasubdit 4 Tindak Pidana Tertentu (Tidpiter) Polda Jambi yakni AKBP Arief Ardiansyah Prasetio.

Dikonfirmasi apakah pihaknya pernah menerima laporan soal kasus PT Djambi Waras. Kasubdit menjawab, belum pernah.

Kalau soal kasus serupa yakni, merubah bentang alam tanpa disertai legalitas yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dia sampaikan begini.

“Sejauh ini belum ada terima laporan. Jadi saya belum tau (detail) kasusnya,” ujar Arief, 5 Juli 2023.

Baca Juga: Kasus PT Djambi Waras Buat Heran Tokoh Pemuda Jambi, Minta Pemerintah dan APH Segera Bersikap Tegas

Kalau terkait itu, lanjut dia, kan sudah ada ketentuan dalam undang undangnya.

Sebelumnya berdasarkan penjelasan dari Kepala BWSS IV Sumatera diketahui pasal 68 s/d 74 UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang secara umum, diitegaskan bahwa perbuatan yang dengan sengaja maupun karena kelalaian oleh perorangan maupun badan usaha dalam merusak SDA dapat berakibat pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5 Milliar dan paling banyak Rp. 15 Milliar.

Baca Juga: PT Djambi Waras Jujuhan Ubah Aliran Sungai Demi Pabrik, Bertahun-tahun Tak Ketahuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *