Benanusa.com, Jambi – Gelombang protes masyarakat terhadap keputusan mengejutkan Pemerintah Republik Indonesia melambungkan harga BBM bergulir deras. Tak hanya melalui aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat lain. Suara penolakan juga kencang digaungkan melalui media sosial.
Bahkan menurut pantauan benanusa, muncul tagar #mositidakpercaya terhadap roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tagar tersebut tercatat pada 6 September 2022 sudah mencapai 213 ribu lebih postingan di media sosial instagram.
Salah satu akun instagram bernama @fraksirakyat_id pun memposting kritik pedas kepada pemerintah. Postingan tersebut dikomentari hingga lebih dari 200 komentar.
“Emang luar biyasaa negeri ini, pemerintah ga ada capeknya bikin susah rakyat. Pasca kemerdekaan, rakyat dihadiahi kenaikan harga bbm, sementara oligarcoal dihadiahi royalti 0%. #MosiTidakPercaya,” tulis akun tersebut.
Seperti diketahui, Pemerintah telah memberlakukan harga BBM terbaru per 3 September 2022 untuk bahan bakar jenis Pertalite, Pertamax dan Solar. Kenaikan tersebut disebabkan karena anggaran subsidi untuk sektor energi jebol hingga Rp 502,4 triliun, dan berpotensi terus bertambah.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa nilai jual untuk ketiga BBM tersebut sebelumnya masih sangat jauh dari harga keekonomian. Padahal, harga minyak dunia sendiri kini jauh lebih tinggi daripada asumsi di APBN 2022, yakni USD 63 per barel.
“Kita impor BBM karena kilang kita enggak cukup. Setiap hari kita harus impor (stok) 500 sampai 700 ribu barel, tinggal kalikan saja USD 100, itu sehari. Setahun berapa tuh? Ini devisa keluar,” tuturnya saat sesi bincang bersama media di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu mengutipi dari liputan6.com.
Arifin mengatakan, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) sudah kadung tak kuasa menahan fluktuasi harga minyak dunia.
“Nah, dengan asumsi minyak USD 100 saja ini sampai akhir tahun kita bisa keluar Rp 695 triliun. Anggaran belanja kita Rp 3000-an triliun, ini kita pakai subsidi. Ini yang dihadapi oleh pemerintah,” ujarnya.
“Ini baru kita bicara soal BBM. Pertamax (sebelumnya) Rp 12.500 itu nombok Pertamina, kurang lebih Rp 6-7 ribu. Pemerintah berusaha nahan nih, tapi sampai sejauh mana bisa ditahan? Bu Menkeu ini pening,” ucapnya.