benanusa.com
Gelombang Informasi Nusantara

Berkah Perhutanan Sosial

Oleh : Entang Sastraatmadja*

 

Data terbaru menggambarkan, hingga kini dari target 12,7 juta hektar lahan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam program Perhutanan Sosial, ternyata baru sekitar 5 juta hekar saja yang dapat dilaksanakan. Sisa nya, sekitar 7,7 juta hektar, masih harus digarap dan diselesailan, seiring dengan perjalanan waktu.

Catatan kritisnya adalah apakah dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan kita akan mampu merampungkan target yang ditetapkan atau tidak, di mana jika mencermati fenomena yang ada, maka target 12,7 juta ton, baru akan terwujud di era Presiden baru yang menggantikan Pak Jokowi. Yang perlu dicatat, problem nya, tentu tidak sesederhana itu.

Soal ini akan menjadi rumit, manakala Presiden yang dipilih rakyat dalam Pemilihan Umum Presiden 2024 adalah sosok yang kurang menyukai program Perhutanan Sosial. Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan fenomena setiap ganti pemimpin harus berganti kebijakan. Pemimpin baru perlu tampil beda dengan pemimpin sebelum nya.

Lebih parah lagi, jika rezim baru yang berkuasa, menganggap program di masa sebelum nya dinilai tidak sejalan dengan spirit kepemimpunan yang baru. Inilah yang terjadi tatkala Pemerintahan Orde Baru tumbang dan digantikan oleh era Reformasi. Kebijakan, strategi, program dan kegiatan rezim Orde Baru dinilai tidak senafas dengan semangat reformasi.

Program Perhutanan Sosial sendiri, sebetul nya bukan hal yang baru dalam perjalanan pembangunan di negeri ini. Beda nya, “kemauan politik” Pemerintahan Pak Jokowi terlihat “lebih nyata” dibandingkan dengan yang lain dalam membumikan kemauan politik tersebut ke dalam “tindakan politik” yang diambil nya.

Keberpihakan nyata Presiden Jokowi terhadap pengembangan kebijakan Perhutanan Sosial ini, sungguh menggembirakan. Terlebih-lebih ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mampu “menterjemahkan” harapan Presiden Jokowi ke dalam langkah-langkah konkrit di lapangan. Ini terbukti, hanya dalam beberapa tahun saja telah mampu diberikan lahan sekitar 5 juta hektar kepada sekitar 1 juta Kepala Keluarga.

Fenomena Yang Ada

Perhutanan Sosial adalah program harapan yang disiapkan untuk memartabatkan masyarakat sekitar desa hutan. Pemerintah tahu persis, bagaimana sesungguh nya kondisi obyektif masyarakat desa hutan. Umum nya mereka hidup memprihatinkan dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Jerat kesengsaraan masih belum mampu terlepas dari kehidupan keseharian nya.

 

Sudah beberapa tahun program Perhutanan Sosial digulirkan Pemerintah. Target hingga tahun 2024 agar sejumlah 12,7 juta hektar dapat “diberikan” kepada masyarakat sekitar desa hutan, kelihatan akan sulit untuk diwujudkan. Sebab, berdasarkan data yang ada, hingga kini baru sekitar 5 juta hektar saja yang telah diberikan kepada masyarakat. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun lagi, rasa nya sulit untuk mengejar target tersebut.

Perhutanan Sosial, tentu bukan hanya sekedar mengejar target yang sifat nya kuantitatif. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dengan kualitas nya ? Apakah lahan yang sudah diberikan kepada masyarakat desa hutan telah digarap dengan baik ? Apakah Perhutanan Sosial telah memiliki Grand Desain yang utuh, holistik dan komprehensif ?

Apakah Perhutanan Sosial telah memiliki simpul koordinasoli antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ? Apakah Perhutanan Sosial telah menjadi kepedulian Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) ? Dan yang tak kalah menarik nya untuk dicermati bersama adalah apakah dalam perkembangan nya Perhutanan Sosial telah mampu menawarkan terobosan cerdas dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa sekitar hutan ?

Suara sumbang soal Perhutanan Sosial, kini mulai mengumandang. Ada informasi, Program Perhutanan Sosial lebih mengedepan sebagai program nya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan an sih. Bahkan ada yang menuding Perhutanan Sosial hanya digarap oleh salah satu Direktorat Jendral saja yang ada di Kemen LHK.

Ini yang menyedihkan, karena hal tersebut akan berkaitan dengan “mind-set” para pengambil kebijakan program Perhutanan Sosial itu sendiri. Anggapan ini, sekarang sudah bergeser. Bapenas dan Kemendagri, tampak sudah mulai ikut terlibat aktif dalam merencanakan dan melahirkan regulasi dalam rangka mewujudkan Program Perhutanan Sosial yang berkualitas. Begitu pun dengan keterlibatan pentahelix di lapangan.

Perhutanan Sosial seharus nya dipersepsikan sebagai program yang sifat nya multi-sektor dan bukan program sektoral. Program multi-sektor sepantas nya digarap oleh berbagai Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam program ini, mulai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi nya. Program multi-sektor juga butuh sinergitas dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan. Lebih jauh nya lagi, program multi-sektor adalah program bersama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media.

Catatan Akhir

Apa pun yang menjadi akar persoalan yang wajib dihadapi dan semangat yang ingin diraih nya, ukuran keberhasilan Program Perhutanan Sosial, tentu tidak dinilai dari banyak nya lahan yang diberikan kepada masyarakat, namun yang lebih diutamakan adalah apakah lahan yang telah diberikan nya itu mampu digarap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nya. Atas hal yang demikian, wajar bila Program Perhutanan Sosial ke depan lebih diarahkan untuk memartabatkan masyarakat yang berada di sekitar desa hutan.

Perhutanan Sosial merupakan program yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan. Dengan tujuan pokok nya meningkatan kesejahteraan masyarakat, Perhutanan Sosial patut didukung oleh segenap warga bangsa. Namun begitu, perlu diingat, Perhutanan Sosial juga merupakan langkah nyata untuk memartabatkan manusia. Itu sebab nya, posisi masyarakat yang berada di sekitar desa hutan, harus menjadi titik kuat pelaksanaan nya. Semoga Perhutanan Sosial mampu memberi berkah kehidupan bagi generasi mendatang.

*Penulis Merupakan Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *