tertulis mengenai nasib akhir Kombes Pol HD. Secara prosedural, pengumuman sanksi etik tingkat perwira menengah di Mabes Polri memang menjadi domain mutlak Divisi Humas Polri.
Kini, publik tak hanya menanti keabsahan secarik kertas pemecatan administratif. Lebih dari itu, masyarakat mendesak agar proses tindak pidana umum terkait penipuan dan percaloan miliaran rupiah ini—yang diklaim masih berjalan di Ditreskrimum Polda Jambi—segera menetapkan para tersangka intelektualnya. Keadilan sejati tak cukup hanya dengan melepas seragam, melainkan menyeret siapa pun yang bermain di atas penderitaan rakyat ke balik jeruji besi.

