informasi demikian dari tim kami di Jakarta. Kami berharap Polri akan semakin baik ke depannya. Semakin bersih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Direktur LBH Makalam Justice Center, Romiyanto, S.H., M.H., pada Selasa (10/11/2026), menuntut penegakan hukum yang tegak lurus tanpa pandang pangkat dan jabatan.
Nyanyian Bawahan dan Strategi Mutasi
Terseretnya nama Kombes Pol HD bukanlah kebetulan. Reputasinya mulai dipertaruhkan ketika video pengakuan salah satu tersangka, Briptu MD, meledak bak bom waktu di media sosial pada pertengahan Oktober lalu. Dalam ‘nyanyian’ keputusasaannya, Briptu MD yang menolak dijadikan tumbal tunggal, secara blak-blakan mengklaim bahwa aliran dana haram rekrutmen tersebut mengalir deras ke kantong jajaran atasannya.
Menariknya, arsitektur penanganan etik kasus ini harus terbelah dua. Komisi Kode Etik Polda Jambi dengan cepat “menyapu bersih” oknum bawahan dengan memecat Briptu MD dan Bripda Y. Namun, untuk menindak Kombes Pol HD, berkas harus ditarik ke Mabes Polri. Langkah ini terjadi karena sang perwira menengah telah lebih dulu dimutasikan—dengan jabatan strategis sebagai Asesor SDM Kepolisian Madya Tingkat I SSDM Polri—sejak akhir Juni 2026, sebuah manuver rotasi yang sempat memicu kecurigaan publik.
Menanti Ketegasan Hukum Pidana
Hingga berita ini diturunkan, jajaran Polda Jambi maupun Divisi Humas Mabes Polri belum menerbitkan rilis resmi atau dokumen putusan