Benanusa.com, Jambi – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Jambi yang digelar di Gedung Mahligai 9, Senin (20/4), secara resmi menetapkan Dr. H. Sudirman, S.H., M.H. sebagai Komisaris Utama periode 2026–2030.
Namun, di balik seremoni pengukuhan tersebut, publik menanti gebrakan nyata Dewan Komisaris dalam membongkar sengkarut keamanan sistem yang telah merugikan daerah hingga ratusan miliar rupiah.
Gubernur Jambi, Al Haris, dalam keterangannya menyebutkan bahwa pergantian ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan Hj. Emilia. Tidak hanya posisi Komut, tiga jabatan komisaris lainnya pun saat ini dalam status kosong dan tengah menjalani tahap seleksi.
Kekosongan masif di jajaran pengawas ini memicu pertanyaan kritis: Bagaimana fungsi pengawasan (oversight) dijalankan selama masa krusial pembobolan dana nasabah Rp 143 Miliar yang terjadi Februari lalu?
Pengakuan Mengejutkan: Lompatan Infrastruktur V12 ke V24?
Dalam konferensi pers pasca-RUPS, Direktur Utama Bank Jambi, H. Khairul Suhairi, mengungkap fakta teknis yang cukup mencengangkan.
Terkait layanan mobile banking yang hingga kini masih lumpuh, ia mengakui adanya instruksi untuk melakukan perombakan total infrastruktur.
“Kita diminta mengganti infrastruktur dengan yang baru. Insyaallah upgrade dari versi 12 ke 24,” ujar Khairul.
Pernyataan ini seolah mengonfirmasi spekulasi yang berkembang bahwa Bank Jambi selama ini beroperasi dengan sistem yang sangat tertinggal.
Lompatan versi dari 12 ke 24 mengindikasikan adanya kekosongan pembaruan (update) sistem yang cukup lama—sebuah kelalaian fatal bagi institusi perbankan di era ancaman siber yang agresif.
Ironisnya, layanan digital ini baru diprediksi pulih pada Juli atau Agustus mendatang, sebuah jed oia waktu yang sangat lama bagi nasabah yang menuntut kecepatan transaksi.
