Jambi – Terpilihnya pejabat kepala daerah karena politik uang ditanggapi dengan nada prihatin oleh pengamat politik Dr. Noviardi Ferzi. Menurutnya pemimpin yang terpilih dengan mengandalkan money politik atau disponsori oleh pihak lain kelak akan menyebabkan kekuasaan yang dimilikinya tergadai.
Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa uang masih berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Survei memperlihatkan rata – rata 47,8 persen pemilih terpengaruh politik uang. Pemilih akan menerima politik uang dan memilih calon yang memberi uang/barang tersebut.
Dari money politic alias politik uang yang terjadi membuat lahir pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas dan integritas. Disebut pemimpin yang terpilih lewat Pilkada adalah orang-orang yang cenderung punya modal.
” Prihatin kita ya, politik uang seolah menjadi pemenang pilkada, padahal politik uang akan melahirkan pemimpina yang tak berintegritas, karena pemimpin yang terpilih jika mereka mau mengembalikan modal saat sudah menjabat, tak selesai multi years, perpanjang tambahkan anggarannya, demi mengejar fee, bahkan, saya dengar ada sertifikasi guru yang di ambil dulu pajaknya, bahkan dipotong 200 ratus ribu demi menutupi uang pilkada, ” ungkapnya prihatin di kawasan Jelutung (29/11) pagi tadi.
Sembari ngopi pengamat yang dikenal kritis ini mengatakan, fenomena politik uang terjadi secara nasional, bukan hanya di Jambi. awalnya politik uang identik dengan ”serangan fajar” mengacu pada pembagian uang yang dilakukan malam hingga waktu subuh pada hari pemungutan suara.
Selanjutnya muncul istilah politik uang ”pascabayar”, menyusul perubahan modus pembagian uang atau barang. Jika sebelumnya diberikan di awal, dalam modus baru dilakukan setelah pemungutan suara. Agar dapat kompensasi, pemilih yang harus membuktikan telah memilih calon kepala daerah dengan menunjukan foto kertas suara yang telah dicoblos. (*)