benanusa.com
Gelombang Informasi Nusantara

Pendapat Ahli Jadi Pegangan Pada Kasus Kliennya, Kuasa Hukum: Jaksa Sudah Profesional

Benanusa.com, Jambi – Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Herry Silalahi sedang bergulir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Namun hal ini ternyata memicu ketidakpuasan pihak pelapor yang justru menuding jaksa tidak profesional.

Seperti dikutip dari MetroJambi, bahwa kuasa hukum pelapor, Chodizah Saragih mempertanyakan perubahan pasal pada kasus yang telah dilaporkan sejak 2021 tersebut. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Herry Silalahi, terdakwa UU ITE kasus dugaan penceraman nama baik atau penghinaan di media sosial Facebook ini dinilai tidak profesional.

Menanggapi pernyataan tersebut, tim kuasa hukum Herry Silalahi melalui Putra Tambunan mengatakan bahwa jaksa penuntut umum sudah menjalankan tugas dengan baik.

“Kami menghargai kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya pada Benanusa, pada Minggu 18 Februari 2024.

Ia melanjutkan, pihaknya akan memberikan pembelaan terbaiknya dalam perkara ini. Menurutnya, kliennya harus segera mendapatkan kepastian hukum yang adil.

“Karena jelas kok menurut keterangan ahli ITE Kominfo dalam keterangannya bahwa perkara ini tidak terpenuhi unsur pasal 27 ayat 3 UU ITE, dan lebih ke pasal 315 KUHP. Menjawab tuntutan ini, kami akan buat pembelaan yang terbaik berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan,” ujar Putra Tambunan.

Soal pasal yang digunakan, ia mengatakan bahwa jika mengacu pada keterangan ahli justru jika dipaksakan pada pasal 27 UU ITE unsurnya tidak terpenuhi.

“Nah, keterangan Ahli ITE Kominfo menegaskan bahwa perkara itu tidak terpenuhi unsurnya di Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dalam keterangan ahli yang tuntutan jpu pun sama, karena perdebatan itu terjadi dalam kolom komentar. Kami selaku kuasa hukum akan buat pembelaan terbaik dengan mengungkap fakta fakta di persidangan,” tuturnya.

Ia pun menunjukkan dokumen pernyataan keterangan ahli dari Kominfo. Dalam dokumen tersebut pernyataan ahli memang menjelaskan bahwa tidak teraksesnya secara langsung isi komentar oleh umum menunjukkan  bahwa tidak semua orang dapat mengaksesnya. Sehingga, ahli berpendapat bahwa hal ini tidak dapat dianggap “mendistribusikan” informasi eletronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) UU ITE.

“Jika kuasa hukum pelapor merasa keberatan dengan pasal 310, kami pun sebagai kuasa hukum terdakwa sangat keberatan. Karena kami optimis klien kami divonis bebas bila merujuk pada keterangan ahli ITE Kominfo,” kata Putra Tambunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *