benanusa.com
Gelombang Informasi Nusantara

Tidak Masuk Calon Rektor UIN STS Jambi, Panjer Lama Diganti Panjer Baru

Benanusa.com, Jambi – Panitia Penjaringan (Panjer) Calon Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Jambi kembali dibentuk setelah Panjer sebelumnya dianggap tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai alasan rinci penunjukan panjer baru ini. Salah satu dugaan kuatnya ialah salah satu calon Rektor dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan sehingga dianulir oleh panjer lama.

Sebagaimana informasi sebelumnya, hasil penjaringan yang sudah disampaikan ke Kementerian Agama diakui Panitia Penjaringan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi kemudian dianggap tidak mengikuti ketentuan berlaku karena membuat persyaratan tambahan. Akibat dari aturan tambahan inilah maka salah satu bakal calon dianulir.

Syarat tambahan ini adalah sebagaimana tahun sebelumnya dan yang juga diikuti oleh seluruh PTKIN yang baru saja menyelesaikan penjaringan calon rektor.

Beberapa Informasi yang diperoleh dari anggota senat bahwa PLT Rektor Prof. Dr. Abu Rokhmat menyatakan bahwa panjer UIN Jambi menjadi persolan karena ada yang protes karena dianggap tidak memenuhi syarat tambahan tersebut. Anehnya, baru dianggap masalah karena ada yang protes.

“Padahal syarat itu adalah rangka menyaring bakal calon rektor adalah orang yang mumpuni dan tidak mempunyai masalah atau perilaku yang tidak menguntungkan bagi masa depan perguruan tinggi agama,” tutur mantan Rektor UIN STS, Prof. Dr. H. Su’aidi  kepada Benanusa, Selasa (14/11).

Di PTKIN lain, tidak diperintah ulang karena tidak ada yang protes. Pertanyaannya, kemudian apa persyaratan yang tidak terpenuhi oleh salah seorang calon tersebut?

“Calon tersebut sudah memperoleh nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari atasan langsungnya yaitu rektor dengan nilai tidak memenuhi ekspektasi. Tapi kemudian calon tersebut menggunakan SKP yang ditandatangani oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama RI, yang merupakan atasan langsung dari atasan calon tersebut,” ujarnya.

Menurut salah satu sumber bahwa SKP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis dianggap tidak lazim karena Dirjen Pendis dalam membuat SKP WR 2 UIN Jambi tersebut tidak meminta keterangan atau konfirmasi dari Rektor pada waktu itu.

“Lantas mengapa yang bersangkutan diberi nilai tidak memenuhi espektasi? Sesungguhnya yang mengetahui performa kerja dari pejabat yang bersangkutan adalah atasan langsungnya. Padahal ada informasi melalui WA Rektor kepada atasannya bahwa Rektor sudah melaporkan bahwa dirinya sudah menandatangani SKP pejabat terkait sesuai aturan berlaku,” tuturnya menambahkan.

Mengapa Nilai SKP Calon yang dieliminir diberikan “Tidak memenuhi ekspektasi”?

Disebutkan pula, aspek lain yang dijadikan dasar penilian oleh tim yang membantu rektor memberikan penilaian bahwa Wakil Rektor 2 setidaknya melanggar 6 ketentuan disiplin yang berlaku baik sebagai Wakil Rektor atau sebagai ASN yaitu:

1. Tidak hadir dan berada di luar Jambi dan berbohong mengisi absen lebih dari 21 hari;

2. Tidak hadir secara fisik tetapi tetap mengisi absen selama lebih dari satu tahun;

3. Melalukan Tindakan penipuan terhadap rekanan dengan mengambil sertifikat tanah dengan imbalan proyek;

4. Melakukan tindakan penipuan sekaligus gratifikasi dengan mengambil uang dari calon pejabat Biro dan yang bersangkutan tetapi tidak dibantu sampai berhasil.

5. Menyalahgunakan wewenang mengatasnamakan Rektor dengan meminjam mobil operasional Pemda Muaro Jambi. Mobil tersebut dugunakan untuk kepentingan pribadi atau lainnya;

6. Dan sejumlah tindakan pelanggaran disiplin lainnya sebagai Wakil Rektor 2.

Menurut pejabat terkait, hal ini sudah dilaporkan dan diminta arahan dari Dirjen Pendis. Dirjen Pendis sudah memberikan arahan berupa pengurangan wewenang, pencabutan wewenang dan amputasi wewenang. Semuanya sudah dilaksanakan.

“Tugas yang melekat pada SK rektor tentang pengangkatan WR 2 sama sekali tidak pernah dikurangi baik langsung atau tidak langsung. Di antaranya tugas Wakil Rektor 2 adalah membantu rektor dalam bidang administrasi umum, meliputi 7 tugas, dalam bidang perencanaan meliputi 6 tugas, membantu Rektor dalam bidang keuangan meliputi 5 tugas, membantu Rektor dalam pencapaian target IKU dan Perkin serta melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Rektor baik tertulis maupun lisan,” ucapnya.

Tugas-tugas yang melekat di atas ini tidak pernah dilarang untuk dikerjakan. Karena itu sama sekali tidak menghambat Dr. Asad sebagai Wakil Rektor 2 untuk masuk kantor secara fisik selama lebih dari satu tahun tersebut.

Adapun yang dikurangi adalah tugas tambahan melalui disposisi surat. Tugas-tugas yang lain yang melekat sebagai Wr 2 sama sekali tidak pernah diberi tahu apa-apa kepada yang bersangkutan untuk tidak dikerjakan.

Karena itu, sampai akhir jabatan rektor Dr. A’sad masih menggunakan fasilitas Wakil Rektor 2 seperti mobil, serta masih menerima tunjangan yang melekat sebagai Wakil Rektor 2.

Mengapa kemudian Rektor tidak memecat atau memberikan jabatan lain saja?

“Sekali lagi, adalah atas arahan atasan langsung rektor yang pada waktu itu katanya bisa mengganggu Menteri. Rektor menaati arahan ini. Disamping itu juga kasihan dengan anak dan keluarganya. Mengapa kemudian tidak masuk kantornya Prof. Dr. As’ad sebagai WR 2 secara fisik lebih dari 1 tahun itu tidak dipersoalkan pihak pusat padahal jelas aturan kedisiplinan yang dilanggar,” kata salah Prof. Su’aidi yang juga merupakan anggota senat.

Lebih lanjut, mengapa atasan langsung rektor tetap mengeluarkan SKP Prof. Dr. As’ad sebagai WR 2 dan memberikan penilaian baik kepadanya padahal dirinya sudah mendapat laporan dari atasan langsung yang bersangkutan? Ada apa?

Hal inilah di antara pertanyaan yang masih mengganjal pada masyarakat luas di Jambi, munurutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *