Benanusa.com, Muaro Jambi – Di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada Rabu, 21 Juni 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi membuka Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Muaro Jambi.
Dihadiri secara langsung oleh Kajari Muaro Jambi Kamin, SH. MH dan stafnya, serta Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muaro Jambi, M. Zukarman, dan Lidya Pusparina S. dari BPJS Kesehatan, Kajari Kamin menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan, termasuk memberikan saran dan gagasan,
Menurut harapan BPJS pada Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Muaro Jambi, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) mendukung upaya penagihan tunggakan iuran serta kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data badan usaha yang tidak patuh melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).
Dia menyarankan untuk melakukan kunjungan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengidentifikasi status badan usaha aktif dan tidak aktif yang menunggak iuran.
Selanjutnya, ada dukungan data Badan Usaha tidak operasional (tutup) yang didasarkan pada data wajib lapor badan usaha baik di Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas DPMPTSP. Untuk mendapatkan dukungan ini, JKN harus aktif terlibat dalam pengurusan perizinan dan Dinas DPMPTSP harus memberikan sanksi TMP2T (Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu) kepada badan usaha yang tidak memenuhi syarat. Sanksi ini diberikan sesuai dengan usulan BPJS Kesehatan.
Terakhir, Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Muaro Jambi berharap semua pihak terkait bekerja sama untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan wewenang masing-masing.
