Jambi – Di Alam demokrasi semua manusia berhak memberikan saran, argumentasi dan pendapat selagi memiliki nilai (Value) yang konstruktif demi keberlangsungan khalayak hidup orang banyak.
Khalayak orang banyak menyangkut wilayahnya tempat tinggal maupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sehari -harinya.
Dalam sudut pandang ekonomi memang batubara menjadi sesuatu yang menggiurkan ditengah banyaknya negara yang membutuhkannya seperti, Tiongkok, India, Jepang, Korsel dan Taiwan dan juga untuk pemenuhan Kebutuhan dalam negeri sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Dalam kaitannya dari pada itu, situasi pertentangan antar masyarakat dan maraknya aksi penambangan yang semakin menggurita di Provinsi Jambi tentu juga menjadi masalah baru sosial kemasyarakatan yang kian tak kunjung menemukan titik temu.
Pemerintah Provinsi Jambi hanya Bersifat statis dan terkesan taktis hanya mengendalikan situasi pada saat dinamika sosial bereaksi saja.
Pemerintah terkesan hanya memandang situasi tersebut dalam sudut pandang Ekonomi saja, dan terkesan kamuflase, dengan mengatakan banyak orang bertumpu kehidupan pada aktivitas mobilisasi Batubara.
Tapi tidak secara tegas memberikan Intervensi khusus kepada pemilik Tambang dan atau pemilik IUP, agar mereka dapat mengendalikan mobilisasi batu bara, dengan tidak menggunakan jalan umum yang dahulu ada dibandingkan eksploitasi serta mobilisasi batu bara itu ada.
Artinya kita ingin katakan “eh ini jalan uda duluan dengan anggaran dari Kabupaten kalau ia jalan kabupaten atau Jalan Provinsi Dengan anggaran Provinsi” Agar juga kita ingin tunjukan bahwa Pemerintah Daerah juga punya wibawa sebagai kepala daerah yang dipilih secara Langsung.
Menjaga wilayah tentu menjadi kewajiban dari tatanan Gubernur, Akademisi, Pemangku Adat, Bupati, Kepala Desa sampai dengan Warga biasa, karna kesemuanya adalah Infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.
Tentu semua kita membuka pintu Investasi selagi memiliki income dan tidak merugikan pihak-pihak lainya.
“Saya ingin mengatakan bahwa pemilik wilayah lah yang mengatur bagaimana Oligarki (Pemilik Tambang BB) harus Beroperasi di wilayah kita, justru bukan malah sebaliknya kita yang terkesan mengikuti cara mereka di wilayah kita maka Good Government dalam hal ini Gubernur Patut kita acungkan Jempol.
Hari-hari ini kita dibuat heboh dalam menghadapi pemilik modal, baik pemilik tambang maupun pemilik Do Angkutan yang secara buasnya hingga pada akhirnya kita kelimpungan seakan akan merekalah pemilik tunggal jalanan yang dilintasinya.
Pemerintah sebaiknya berfikir secara Futuristik jauh ke depan yang bersifat jangka panjang jangan hanya sekedar taktis dan statis saja, karna kita tidak dapat memprediksi sampai kapan mereka mengeksploitasi BB di Jambi ini.
Dengan secercah tulisan ini besar harapan kita semua bahwa kita menyadari kita adalah pemilik wilayah dan pemilik Jalan yang dibangun melalui Pajak-pajak yang kita sumbangkan kepada Pemerintah.
Harus Berapa nyawa lagi yang terenggut, harus berapa banyak lagi orang menderita di jalanan, harus berapa banyak lagi ambulan yang telat sampai ke RS, dan harus berapa banyak lagi masyarakat menghisap debu batu bata di jalanan?
Sedikit saya mengutip kata bung Hatta, “Kita ingin membantu suatu dunia dimana setiap orang seharusnya bahagia.”
