(UU PDP) yang mewajibkan bank melindungi data dari akses ilegal, serta Pasal 1365 KUHPer mengenai perbuatan melawan hukum akibat kelalaian.
”Dalam hukum, kelalaian yang menimbulkan kerugian massal harus dipertanggungjawabkan secara personal oleh pengambil kebijakan. Jika manajemen risiko tidak berjalan, maka manajemenlah yang harus diadili,” pungkasnya.
