sia-sia.
”Meskipun pemerintah sudah menganggarkan 35 miliar [untuk] jalan yang ditembus di Batanghari—tembus dari daerah Tembesi yang katanya bakal tembus ke Nes—ternyata dana habis dari APBD, jalan kan tidak bisa digunakan,” ungkap Noviardi dengan nada kecewa.
Kegagalan ini bukan sekadar masalah kekurangan dana, melainkan cermin dari pendekatan kebijakan yang keliru. Noviardi menilai langkah Gubernur Jambi terlalu sarat dengan nuansa politis ketimbang teknokratis.
”Yang salah ini pendekatan Gubernur tuh terlalu politik pencitraan. Sementara aspek teknis pengerjaan jalan khusus, dia tidak pernah memfasilitasi,” tambahnya.
Fakta di lapangan memang memilukan. Jalan yang dibangun tanpa studi kelayakan teknis yang matang tersebut hancur sebelum berfungsi optimal. Noviardi menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) lalai dalam hal-hal mendasar seperti perizinan pelepasan lahan masyarakat maupun perusahaan, serta gagal membimbing investor untuk melakukan sosialisasi. Akibatnya, progres pembangunan jalan khusus berjalan lambat, bahkan stagnan.
Defisit Nalar: Kerusakan 8,4 Triliun vs Pendapatan 600 Miliar
Jika dilihat dari kacamata ekonomi publik, tata kelola batu bara di Jambi saat ini adalah sebuah ironi besar. Kerusakan yang ditimbulkan jauh melampaui pendapatan yang diterima daerah.
Data menunjukkan ketimpangan yang mengerikan. Estimasi biaya perbaikan jalan nasional di Jambi yang rusak akibat angkutan batu bara mencapai angka fantastis, yakni sekitar