dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Direktur LBH Makalam Justice Center, Romiyanto, S.H., M.H., pada Selasa (10/11/2026) lalu, yang senantiasa menuntut penegakan hukum secara adil dan transparan.
Berawal dari Pengakuan Tersangka
Nama Kombes Pol Handoko terseret ke dalam pusaran perkara rekrutmen Bintara Polri 2026 menyusul pengakuan salah satu tersangka di tingkat bawah, Briptu MD. Melalui sebuah video yang beredar luas pada pertengahan Oktober lalu, Briptu MD mengklaim bahwa aliran dana dari praktik percaloan rekrutmen tersebut turut mengalir ke jajaran atasan.
Arsitektur penanganan etik dalam kasus ini dilakukan sesuai jenjang kepangkatan. Komisi Kode Etik Polda Jambi telah lebih dulu menjatuhkan sanksi PTDH terhadap dua oknum bawahan, yakni Briptu MD dan Bripda Y. Sementara itu, proses etik terhadap Kombes Pol Handoko dilaksanakan di Mabes Polri lantaran perwira menengah tersebut telah dimutasikan sebagai Asesor SDM Kepolisian Madya Tingkat I SSDM Polri sejak akhir Juni 2026.
Menanti Ketegasan Hukum Pidana
Dengan adanya kepastian sanksi PTDH terhadap Kombes Pol Handoko, fokus publik kini beralih pada proses peradilan umum. Masyarakat mendesak agar penyelidikan tindak pidana terkait dugaan penipuan dan percaloan miliaran rupiah—yang saat ini tengah berproses di Ditreskrimum Polda Jambi—segera diusut tuntas.
Langkah ini menjadi pembuktian bahwa keadilan sejati tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi