Benanusa.com, Jambi – Tirai pelindung yang selama ini menyelimuti skandal rekrutmen Bintara Polri 2026 di Jambi tampaknya mulai terkoyak. Isu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Pol HD, kini berembus kencang melintasi lorong-lorong Mabes Polri. Namun, di tengah pusaran kabar pemecatan perwira menengah tersebut, keheningan justru menyelimuti markas Polda Jambi.
Otoritas kepolisian di Jambi memilih aksi tutup mulut. Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kapolda Jambi, Irjen Pol Widodo, S.H., M.H., maupun Kabid Propam Polda Jambi, Kombes Pol Robert Antoni Sormin, S.I.K., hanya berujung pada pesan singkat yang tak berbalas. Kebungkaman ini memunculkan teka-teki baru di tengah publik yang merindukan transparansi.
Jemput Bola ke Mabes Polri
Kabar jatuhnya sanksi pemecatan ini tak muncul dari ruang hampa. Informasi tersebut menyeruak usai Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makalam Justice Center—yang mengawal kasus ini agar tak berhenti pada level bawahan—mendatangi langsung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri di Jakarta.
Berdasarkan temuan tim LBH Makalam, Kombes Pol HD dikabarkan telah didudukkan di kursi pesakitan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada 4 November 2026. Hasilnya, rekomendasi sanksi terberat yakni pemecatan (PTDH) dikabarkan telah dijatuhkan.
”Benar, kami dapat