tinggi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan sengketa, melainkan oleh kemampuan seluruh pihak menjaga etika, menghormati hukum, dan menempatkan kepentingan pendidikan sebagai tujuan utama.
Di sisi lain, negara tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan dengan aman dan berkualitas. Peran pemerintah bukan untuk memihak salah satu pihak yang bersengketa, melainkan menjamin tegaknya negara hukum, menjaga keamanan secara proporsional, serta memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Kehadiran negara menjadi penting agar konflik tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan dunia pendidikan.
Pada akhirnya, setiap konflik adalah ujian bagi kedewasaan sebuah institusi. Universitas yang besar bukanlah universitas yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan universitas yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan menjunjung tinggi hukum, etika, dan nilai-nilai akademik. Semoga dinamika yang terjadi menjadi momentum untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga Universitas Batanghari tetap menjadi ruang lahirnya ilmu pengetahuan, karakter, dan harapan bagi generasi yang akan datang.
Ditulis Oleh : Yuda Pratama, S.H.
Profesi : Legal Associate LBH Makalam Justice Center