Benanusa.com, Jambi – Kebuntuan polemik “zona merah” yang menyandera hak keperdataan warga Kota Jambi memicu reaksi proaktif dari masyarakat bawah. Di tengah ketidakpastian sikap pemerintah daerah, pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dikabarkan turun langsung dari Jakarta menuju Jambi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dirjen Kekayaan Negara dijadwalkan menginjakkan kaki di Jambi pada 6 Mei 2026 untuk menghadiri sebuah agenda tertutup di salah satu hotel di Kota Jambi. Meski belum ada konfirmasi resmi apakah kedatangan petinggi Kemenkeu ini spesifik membahas konflik agraria tersebut, warga menolak kehilangan momentum.
Ketua Divisi Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, Suhatman Pisang, membenarkan kabar kedatangan tersebut. Ia memastikan barisan masyarakat terdampak tidak akan tinggal diam dan siap mengintervensi agenda sang Dirjen demi menuntut ruang dialog.
“Kami dan masyarakat yang terdampak zona merah akan menemui Dirjen Kekayaan Negara untuk berdialog,” tegas Suhatman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (4/5/2026).
Bagi warga, kehadiran perwakilan pemerintah pusat ini adalah celah krusial untuk membongkar sengkarut status lahan yang selama ini digantung tanpa kepastian. Suhatman mendesak agar Dirjen bersedia membuka mata, telinga, dan ruang pertemuan bagi masyarakat akar rumput.
“Kami akan meminta waktu agar Dirjen bisa menerima warga untuk audiensi,” tambahnya dengan nada mendesak.
Pertemuan tatap muka ini diproyeksikan menjadi langkah konfrontatif namun diplomatis dari warga untuk memecah kebuntuan komunikasi. Publik Kota Jambi kini menanti; akankah Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu bersedia duduk bersama mendengarkan aspirasi warga terdampak, atau justru berlindung di balik jadwal protokoler hotel?