benanusa.com
Gelombang Informasi Nusantara
Opini  

Duit Nasabah Kasus Indra Kenz Disita Negara, Kenapa Tidak Dibagikan Pada Korban?

Oleh: Frandi Nababan

PAGI ini baca berita bahwa Putusan kasus Indra Kenz dimana dalam putusannya uang dari para nasabah ikut di sita oleh negara, hal ini persis seperti kasus first travel.

Dalam fungsinya, Jaksa menurut KUHAP memiliki dua fungsi, pertama Sebagai Penuntut Umum dan kedua sebagai eksekutor.

Lantas kenapa uang tersebut harus disita oleh negara? Padahal setiap harta benda yang menjadi barang bukti harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam kasus dirampas oleh negara apabila harta tersebut dapat diklasifikasikan adalah hasil kejahatan dimana uang tersebut dianggap seluruhnya milik indra kenz lalu apakah hal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi hasil kejahatan? Kalau iya demikian, maka ini jelas merugikan para korban.

Tapi, seandainya uang tersebut dianggap masih dapat diklasifikasikan adalah milik korban, maka seharusnya tidak ada hak negara untuk diberikan hak sita.

Maka menurut saya, alangkah lebih bijak dan berkeadilan uang tersebut tidak disita oleh negara. Tapi diperintahkan dalam amar putusan untuk jaksa mengeksekusi lalu membagikannya kepada para korban.
Jika kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara membaginya?

Jawabnya gampang, karena pembuktian dalam hukum pidana itu adalah mencari kebenaran materil maka seharusnya sudah dapat diklasifikasikan siapa saja korban tercatat? Kemudian berapa uang korban yang tercatat? dan berapa uang korban yang sudah terpakai?

Dari sana uang yang ada di bagikan kepara pihak berdasarkan persentase kerugian.

Misalkan, A lebih besar dari B maka dikembalikan sesuai dengan besar kecil kerugian. Ga perlu kembali seperti dalam keadaan semula.

Karena pada intinya, Restoratif justice juga mengamanatkan pengembalian kedalam keadaan semula bisa diterjemahkan atau setidak-tidaknya mendekati kepada kerugian.

Satu hal lagi, Hakim bisa saja memutuskan suatu perkara ketika mengalami kendala di kekosongan hukum dengan putusan yang sifatnya penemuan hukum yang disebut “Rechtvinding”

Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”.

Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (Rechtvinding).

Tak hanya itu, Van Apeldorn juga menyatakan seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas: Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
Dan dapat juga menambah Undang -Undang apabila perlu.

Jadi, sudah lebih tepat pada kasus first travel dan kasus Indra kenz itu diperintahkan Jaksa sebagai eksekutor dan membagikannya kepada nasabah sesuai presentase kerugian.

Ini lebih terasa keadilannya bagi para korban tanpa perlu capek urus sana sini ke pemerintah karena uangnya telah masuk ke kas negara.

*Penulis merupakan Advokad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *