benanusa.com
Gelombang Informasi Nusantara
Opini  

Ada Bisikan Batu bara, Alhasil Media Diusir Saat Hendak Meliput

Aktifitas batu bara di provinsi Jambi telah menjadi momok yang tak berkesudahan. Masyarakat provinsi Jambi mulai semakin menyadari bahwa aktifitas batu bara telah menjadi bahaya laten baru di Provinsi Jambi.

Naik bahaya secara perusakan fisik alam yang akan berakibat buruk secara jangka panjang, kerusakan lingkungan yang berkonsentrasi kemudian menjadi polusi udara, dan berujung pada gangguan pernafasan bagi masyarakat yang ada disekitar lintasan mobilitas batubara.

Ada distorsi sistem yang terlanjur terjadi pada tahun lalu 2022 yang berfokus pada peningkatan hasil batu bara di Jambi yang kemudian ter-akumulasi, sehingga berujung pada mengkristalnya sistem yang tidak beraturan, sehingga menabrak etika secara etis maupun moral dalam Policynya.

Akumulasi sistem yang tak beraturan ini dimulai dari semakin masifnya mobilisasi angkutan batu bara, kalau kita hitung dari 15 November 2021 jumlah angkutan batu bara terhitung kurang lebih 5000 angkutan, namun terhitung masuk pada Oktober 2022 meningkat 200% mencapai 15.000.

Angkutan apa sebenarnya yang melatar belakangi peningkatan volume mobilisasi angkutan tersebut. Peningkatan mobilisasi batu bara sebesar 200% menjadi tidak wajar karna menurut keyakinan saya 15.000 angkutan berjalan dari Sarulangun, Batanghari, Kota Jambi sampai ke stofel batu bara Muara Jambi di jalan umum dengan infrastruktur yang secara akal sehat sederhana berfikir masyarakat awam, tidak memadai.

Muncul pertanyaan baru setelah kita menilisik jauh lebih dalam, mengapa terjadi peningkatan volume secara masif, pada mobilisasi batubara?

Dan apa motif peningkatan mobilitas batu bara yang pemerintah tau bahwa infrastruktur jalan kita tak memadai untuk menampung volume angkutan tersebut?Ditengah mengkristalnya arus angkutan yang begitu besar sehingga mereduksi reaksi arus masyarakat yang berada dipinggir lintasan batu bara dari kabupaten Sarolangun sampai demgam stockfile batu bara yang berada di Muaro Jambi. dengan kapasitas bongkar muat kutang lebih hanya 4000 angkutan.

Maka tidak heran lalu lintas kita menjadi semeraut dikarenakan badan jalan maupun bahu kanan kiri jalan dibanjiri oleh angkutan batu bara. Dalam kaitanya peristiwa demikian menjadi tanda tanya besar kepada pemerintah Provinsi Jambi dimana bentuk pengawasan dan managerial pemerintahan terhadap kejadian ini, atau secara tidak langsung sesikit saya ingin rasanya mengatakan ada apa dibalik ini semua?

Ditengah arus reaksi masyarakat, pemerintah menjawab kita akan upayakan dan bekerja untuk mengatasi persoalan tersebut, dengan segala macam daya upaya, dari pengurangan mobilitas angkutan dari 15.000 angkutan menjadi 3500 angkutan, dari pengaturan jam kerja muat sampai bongkar muat, hingga sampai akan membangun jalan khusus batu bara, ini terlihat bahawa realitas, mendahului konsep yang akan dilakukan setelah terakumulasi menjadi konflik sosial dan lingkungan yang mengkristal, disini ankuntabilitas dan ke-integrasian kerja pemerintah Provinsi Jambi dipertanyakan?

Kemacetan, kecelakaan, keributan dijalan antar supir umum dan supir angkutan, antar angkutan dengan masyarakat kian terjadi silih beeganti. Dirlantas Polda jambi mengeluarkan data bahwa kecelakaan lalu lintas akibat angkutan batu bara berjumlah 39 orang meninggal dunia dalam satu tahun selama 2022 akibat mobilitas batu bara yang sampai saat ini tidak ada pertanggung jawaban secara hukum etik dan moral dari pemerintah dan tidak sampai kemeja hijau.

Akibat dari itu semua hari ini, Jum’at 21 Oktober lantai 5 Aula Hotel BW luxury terjadi rapat penataan angkutan batu bara di provinsi Jambi dengan No surat.225 und/MB 05/DBB.OP/2022 dan ditanda tangani langsung Direktur Pembina Pengusaha batubara kementrian ESDM Lina Saria, dalam surat ini ada sekitar 68 pengusaha pemilik IUP dan 47 transportir batu bara di dalamnya, ada juga Gubernur Jambi, Polda jambi stake holder yang tidak diketahui darimana asalnya dan lain – lain
.
Awak media diwaktu bersamaan, Mengutip dari “Jambi Eksprea” Jambi Jum’at 22 Oktober 2022 pukul 10.37 WIB Bahwa terjadi pengusiran kerika media ingin meliput isi percakapan diskusi terkait penataan batu bara diprovinsi Jambi, dalam rangka dapat merilis dan meliput berita agar dapat dikonsumsi pablik.

Saya meyakini bahwa tujuan agar publik dapat menangkap langkah apa yang akan ingin dilakukan Pemerintah, Kementrian ESDM untuk mengatur mobilisasi batu bara agar tidak mengganggu aktifitas sosial kemasyarakatan.
Miris rasanya ketika mendengar bahwa ada pengusiran media yang ingin meliput rapat tersebut. Padahal dalam UU pers itu dijamin kebebasanya dalam Pasal 4 UU pers yang berbunyi,

“Pers dijamin sebagai asasi warga negara, selain itu pasal 18 ayat 1 UU pers juga memberikan sanksi bagi orang yang secara melawan hukum tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kebebasan pers pasal 4 ayat (2), dan ayat (3).

Yang lebih mirisnya lagi pengusiran media dikarenakan alasan bahwa media akan melebih-lebihkan berita yang akan dibicarakan dilantai 5 Hotel BW Luxury tersebut.

Mengutif kalimat Bj Habibi “Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara harapkan orang lain untuk membangun bangsakita.”

Oleh: Tengku Gilang Pramanda

*Penulis merupakan tokoh pemuda Jambi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *