benanusa.com
Gelombang Informasi Nusantara

Sakti! Perusahaan Ini Diduga Pindahkan Aliran Sungai, 14 Tahun Tak Ketahuan

Tangkapan layar citra satelit, melalui google earth pada 3 September 2022. (Benanusa/BN007)

Benanusa.com, Bungo – Praktik nakal koorporasi dalam segi lingkungan hidup tampak masih jadi persoalan akut yang perlu dituntaskan. Salah satunya yakni diduga dilakukan perusahaan pengolahan karet, PT Djambi Waras, yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 54, Jujuhan, Muara Bungo, Jambi.

Data dan berbagai informasi dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun oleh awak media mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut yakni, PT Djambi Waras diduga kuat telah melakukan pemindahan aliran sungai sekehendaknya tanpa izin.

Bukan main, alur aliran sungai Sungai Tukum anak sungai Batang Jujuhan yang di mana pada tahun 2008 masih melenggak-lenggok di sekitar gedung perusahaan. Berselang 13 tahun tepatnya pada 2021, bentang alam di dekat perusahaan yang diduga nakal tersebut telah berubah drastis. Tak tanggung-tanggung, diduga panjangnya hingga ratusan meter.

Namun sayangnya, ketika dimintai keterangan pada Kamis, 1 September 2022 mengenai dugaan pelanggaran tersebut, pihak perusahaan justru bungkam. Pihak PT Djambi Waras melalui Manager Perusahaan, Alphared sama sekali tidak menggubris permintaan konfirmasi terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Tak berhenti disitu, awak media ini kemudian mencoba mengonfirmasi Direktur PT Djambi Waras Jujuhan, Nursadono. Namun hal yang sama kembali diterima awak media benanusa, lagi-lagi pihak PT Djambi Waras itu tak ada respons. Seakan tak peduli pada dugaan itu.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Abdullah mengatakan bahwa mengubah bentang alam, salah satunya relokasi, menutup dan mengubah aliran sungai, tentunya berdampak bagi ekosistem yang sudah terbentuk di wilayah aliran dan bantaran sungai tersebut.

“Apalagi jika masif, lebih dari satu titik dengan tujuan tertentu. Jangankan banyak titik, satu titik saja bisa merusak. Terjadi perubahan dan berdampak besar, perubahan arus, biota dan rantai makanan pasti akan ada yang terputus bahkan hilang,” ujar Abdullah pada Sabtu, 3 September 2022.

Kasus serupa yang pernah dijatuhi sanksi terjadi baru-baru ini seperti yang terjadi di perusahaan tambang PT Sriwijaya Bara Priharum. Perusahaan tersebut terbukti melakukan perubahan aliran Sungai Ulang-ulang.

“Sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ada kami telah melakukan teguran secara tertulis dan semua kasus tersebut telah kami laporkan kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air,” kata Kepala BBWSS VIII Palembang, Maryadi Utama melalui Kabid OP, Arlinsyah mengutip Kantor Berita RMOLSumsel, Kamis 24 Maret 2022 lalu.

Aturan soal pengajuan izin pengalihan aliran sungai ini diatur dalam Permen PUPR No.21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai, untuk pemegang izin, pribadi, ataupun perorangan yang berencana untuk melakukan pengalihan alur sungai. Namun, diduga PT Djambi Waras Jujuhan tidak mengantongi izin sedangkan pemindahan sudah dilakukan sejak tahun 2008 lalu.

Pengalihan aliran sungai tanpa izin tentunya melanggar ketentuan pidana dalam UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dalam pasal 68 disebutkan di mana Setiap Orang yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 70 disebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja (a) Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); (b) Menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau (c) Melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sedangkan, dalam Pasal 74 disebutkan : Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Pdana yang dimaksud yakni berupa : (a) Pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; (b) pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/ atau (c) Pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73. (BN007/BN009)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *